Scroll to top

Back to homepage

Pengumuman


  • 1. DOWNLOAD Jadwal SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK NonGuru Tahun 2021 Prov. Gorontalo

    Download Lampiran file : KK_864_Jadwal_Tilok_Mandiri_Provinsi_Gorontalo_DS1.pdf


  • 2. DOWNLOAD Panduan Teknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Nasional (KSN) Jenjang SD

    Download Lampiran file : Panduan-Teknis-KSN-SD-Tahun-2021-12.pdf

    https://www.imrantululi.net/berita/detail/panduan-teknis-pelaksanaan-kompetisi-sains-nasional-ksn-jenjang-sd 


  • 3. Buku Pedoman Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN

    Download Lampiran file : Buku_Saku_Petunjuk_PDM-PUPNS_20211.pdf


  • 4. Download Materi Penguatan Asesor

    Download Lampiran file : Mekanisme_dan_POS_-_Asesor_Baru1.pptx


  • 5. Persesjen No 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Persesjen No 23 Tahun 2020 Tentang Penulisan Ijazah

    Download Lampiran file : SALINAN_PERSESJEN_NOMOR_5_TAHUN_2021.pdf


  • 6. PEDOMAN PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA GURU

    Download Lampiran file : PEDOMAN_PENYUSUNAN_SKP_DAN_PENILAIAN_KINERJA_GURU1.pdf

    PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

    SEKRETARIAT DAERAH

    Jl. Kolonel Rauf Moo Nomor 358 Telp. 881047 Limboto

     

    Limboto, 17 Mei 2021

    Di-

                Tempat

     

     

    Menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 perihal Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021, dimana terdapat masa Transisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

    Maka dengan Hormat kepada Bapak/Ibu Pimpinan Perangkat Daerah untuk bisa menginformasikan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2021 sebagai berikut :

    1. Bulan Januari - Juni berdasarkan ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.
    2. Bulan Juli - Desember berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS.

     

    Sebagaimana hal tersebut diatas, maka Sasaran Kerja PNS tahun 2021 segera di lakukan penyusunan Target SKP dan Penilaian Kinerja, diharapkan pertengahan Juni atau akhir Juni sudah diselesaikan untuk pembuatan target dan penilaian

    Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

     

    a.n Bupati Gorontalo

    SEKRETARIS DAERAH

     

     

    Ir. HADIJAH U. TAYEB, MM

    PEMBINA UTAMA MADYA


  • 7. SURAT EDARAN DIRJEN GTK TENTANG KUALIFIKASI AKADEMIK DAN SERTIFIKAT PENDIDIK DALAM PENDAFTARAN PPPK

    Download Lampiran file : PPPK1.pdf

    Dalam rangka pendaftaran pengadaan Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)Tahun 2021, sampaikan hal-hal sebagai berikut.

    1. Calon guru PPPK berasal dari:
    1. Guru dalam jabatan; atau
    2. Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang belum menjadi guru.
    1. Calon guru PPPK harus memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1)/Diploma Empat (D-IV) dan/atau sertifikat pendidik.
    1. Calon guru PPPK mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya.
    1. Apabila Calon guru PPPK tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya.

    Daftar kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik untuk mengisi bidang tugas/mata pelajaran yang akan diampu oleh guru PPPK tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal ini


  • 8. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

    Download Lampiran file : PERMENPAN_NO_8_TAHUN_20211.pdf

    Format dan Juknis Terbaru Penyusunan SKP Dan Penilaian Kinerja PNS Versi 2021 tertuang dalam Permenpan Rb Nomor 8 Tahun 2021 yang akan diberlakukan mulai Juli 2021. Adapun Contoh Format dan Juknis Terbaru Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS Versi 2021 de at dibaca pada Lampiran Permenpan Rb Nomor 8 Tahun 2021.

    Dalam Format dan Juknis Terbaru Penyusunan SKP dan Penilaian Kinerja PNS (termasuk fungsional guru dan tenaga administrasi) Versi 2021, agak berbeda dengan format sebelumnya, dalam format SKP yang baru versi Permenpan RB Nomor 8 Tahun 2021 terdapat 2 (dua) jenis rencana Kinerja dalam Format SKP yakni Kinerja utama dan Kinerja tambahan.

    Kinerja utama terdiri atas: 1) strategi untuk merealisasikan rencana kinerja atasan langsung sesuai metode direct cascading atau non direct cascading yang tercantum dalam matriks pembagian peran dan hasil pada tahap 2 (dua) ; 2) direktif dari pimpinan unit kerja untuk mendukung pencapaian sasaran di tingkat unit kerja dan organisasi bagi pejabat fungsional. 


  • 9. Panduan Teknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Nasional (KSN) Jenjang SD

    Download Lampiran file : Panduan-Teknis-KSN-SD-Tahun-2021-1.pdf

    Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kepala sekolah Jenjang SD di seluruh Indonesia. Berikut kami sampaikan Panduan Teknis Pelaksanaan Kompetisi Sains Nasional (KSN) Jenjang SD berserta persyaratan lainnya. Silakan klik DOWNLOAD dibawah ini untuk mengunduh panduan teknis pelaksanaan KSN SD.

    Silahkan follow sosial media Pusat Prestasi Nasional (Instagram dan Twitter) untuk mendapatkan info terbaru mengenai pelaksanaan KSN SD.


  • 10. SURAT EDARAN BKN TENTANG KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN

    Download Lampiran file : SE_BKN_Plt_PLh.pdf

    Maksud dan tujuan Surat Edaran ini, yaitu:

    1. menjadi pedoman dalam melakukan penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas sehingga proses kerja, tugas, dan fungsi dapat tetap berjalan efektif meskipun pejabat definitif berhalangan; dan
    2. memberikan kejelasan mengenai pejabat yang dapat ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas maupun Pelaksana Harian, khususnya setelah dilakukannya penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

    Isi Surat Edaran No 1 Tahun 2021 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian adalah

    a. Berkenaan dengan kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

    1)  Dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20I4 tentang  Administrasi Pemerintahan, antara lain ditentukan bahwa:

    a) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:

    (1) ditugaskan oleh Badan danlatau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan

    (2) merupakan pelaksanaan tugas rutin.

    b) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin, terdiri atas:

    (1) Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan

    (21 Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

    c)  Badan danlatau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan /atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.

    2) Dalam penjelasan Pasal L4 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain ditentukan bahwa:

    a)   yang dimaksud dengan "keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis" adalah keputusan dan atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

    b) yang dimaksud dengan "perubahan status hukum kepegawaian" adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

    3) Dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, antara lain ditentukan bahwa:

    a) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung secara langsung kepada pejabat pimpinan

    tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

    b) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a) disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing instansi pemerintah.

    b. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

    1. Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas/ terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka pejabat pemerintah di atasnya agar menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.
    2. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan latau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.
    3. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan danlatau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
    4. Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki kewenangan mengambil keputusan danlatau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 3).
    5. Adapun kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada aspek kepegawaian, antara lain meliputi:
      1. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
      3. menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
      4. menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
      5. menetapkan surat tugas/ surat perintah pegawai;
      6. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
      7. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
      8. memberikan tzin belajar; dan
      9. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.
    6. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya.
    7. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat.
    8. Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada angka 7) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
    9. Pelaksana Harian dan Pelaksana tugas bukan jabatan definitif, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan sehingga dalam surat perintah tidak dicantumkan besaran tunjangan jabatan struktural.
    10. Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai tunjangan jabatan definitifnya
    11. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan
    12. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.
    13. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dengan ketentuan:
      1. Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas.
      2. Dalam hal pejabat fungsional jenjang ahli utama akan ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, maka harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
      3. Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas.
      4. Pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana T\rgas Jabatan Administrator atau Pengawas.
      5. Pejabat fungsional jenjang ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pengawas.
    14. Penunjukan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 13) disesuaikan dengan kebutuhan dan struktur organisasi masing-masing instansi.
    15. Ketentuan penunjukan dan kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana T\rgas bagi Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah.

    Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/20I9 tanggal 20 Juli 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


  • 11. SEKOLAH BINAAN

    Download Lampiran file : SK_Pembagian_Tugas_Kepengawasan_Tahun_2021.pdf

    SEKOLAH BINAAN :

    1. SD NEGERI 6 LIMBOTO  NAMA KS: SUPARMAN MAMU, S.Pd

    2. SD NEGERI 7 LIMBOTO  NAMA KS (Plt): ABD. RAJAK BAIKU, S.Pd

    3. SD NEGERI 15 LIMBOTO NAMA KS : LATIF HARIDJI, S.Pd, M.Pd

    4. SD NEGERI 18 LIMBOTO NAMA KS(Plt) : ERNA S. HULAO, S.Pd

    5. SD NEGERI 19 LIMBOTO NAMA KS : HASNI HUMOLUNGO, S.Pd.

    6. SD NEGERI 21  LIMBOTO NAMA KS : SAWABI ISMAIL, S.Pd.

    7. SD NEGERI 22 LIMBOTO NAMA KS : SARLIN HARUN , S.Pd.

    8. SD NEGERI 24 LIMBOTO NAMA KS : Hj. RATNA U. SALEH, S.Pd.I

    9. SD NEGERI 26 LIMBOTO NAMA KS : NINA ALIWU S.Pd.

    10. SD MUHAMMADIYAH 4 LIMBOTO NAMA KS : Hj. HASTUTI PIANUS, S.Pd, M.Pd