"KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 95/M/2025: PEDOMAN PENYELENGGARAAN TES KEMAMPUAN AKADEMIK UNTUK PENDIDIKAN BERMUTU DAN BERKEADILAN"

Dokumen Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 95/M/2025 mengatur pedoman penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di Indonesia. TKA adalah tes standar nasional yang dirancang untuk menjamin pendidikan bermutu dan berkeadilan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, dengan tujuan mengukur kemampuan akademik siswa secara objektif, terpilah, dan akuntabel. Dokumen ini mencakup berbagai aspek mulai dari dasar hukum, persyaratan peserta, tugas penyelenggara, hingga pengaturan khusus dan pelaporan. Berikut adalah narasi detail isi dokumen tersebut:

Latar Belakang dan Dasar Hukum

Dokumen ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik. TKA bertujuan memastikan penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dan terstandar di seluruh Indonesia. Dasar hukumnya meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik.

Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2025 di Jakarta oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dan disahkan sesuai aslinya oleh Kepala Biro Hukum, Muhammad Ravii.

Peserta Tes Kemampuan Akademik

TKA diikuti oleh siswa dari berbagai jenjang pendidikan formal, nonformal, dan informal yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) aktif. Peserta meliputi:

1. Siswa kelas 6 SD/MI atau sederajat pada jalur pendidikan formal.
2. Siswa kelas 6 program Paket A/PPKPS Ula atau sederajat pada jalur nonformal.
3. Siswa pada semester terakhir jenjang pendidikan dasar atau menengah.

Prosedur Pendaftaran:

• Dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, atau kantor wilayah Kementerian Agama menerbitkan Daftar Nominasi Sementara (DNS) untuk diverifikasi oleh satuan pendidikan.
• Calon peserta memverifikasi biodata pada DNS, memilih dua mata uji pilihan (untuk jenjang SMA/MA/Paket C/SMK/MAK), menyerahkan pas foto terbaru, dan menandatangani DNS jika data sesuai.
• Perbaikan data dilakukan melalui mekanisme vervalpd atau secara mandiri melalui laman verifikasi NISN.
• Peserta menerima kartu peserta setelah Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan kartu login sebelum tes dimulai.
• Peserta wajib mengikuti gladi bersih dan seluruh mata uji sesuai jadwal, dengan hasil TKA diberikan dalam bentuk Sertifikat Hasil TKA (SHTKA).

Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana TKA:

• Satuan pendidikan pelaksana TKA harus memiliki infrastruktur memadai (listrik, komputer, jaringan internet), proktor, dan teknisi.
• Satuan pendidikan yang tidak memenuhi syarat dapat digabungkan dengan satuan pendidikan terakreditasi melalui keputusan resmi.

Tugas dan Kewenangan Penyelenggara

Penyelenggaraan TKA melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga satuan pendidikan, dengan tugas sebagai berikut:

1. Penyelenggara Tingkat Pusat:
   • Melibatkan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah; Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi; serta unit lain di Kementerian.
   • Tugas meliputi menyusun pedoman TKA, mengembangkan sistem pendataan dan aplikasi tes, menetapkan kerangka asesmen, menyusun instrumen untuk kelas 12 SMA/MA/Paket C dan SMK/MAK, serta melakukan sosialisasi.
   • Menyampaikan SHTKA dan Daftar Kolektif Hasil TKA (DKHTKA) kepada satuan pendidikan, termasuk Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dan PKBM luar negeri melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Penyelenggara Tingkat Provinsi:
   • Melakukan sosialisasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi TKA.
   • Menerbitkan DNT, mendistribusikan kartu peserta, dan membentuk posko layanan pengaduan.
   • Menetapkan pengawas silang dan memastikan pelaksanaan TKA sesuai pedoman.
3. Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota:
   • Mengidentifikasi satuan pendidikan terakreditasi sebagai pelaksana TKA, menetapkan penggabungan satuan pendidikan tidak terakreditasi, dan menerbitkan DNS.
   • Menyusun soal untuk jenjang SMP/MTs dan SD/MI (khususnya Bahasa Indonesia dan Matematika) dengan melibatkan guru berpengalaman.
   • Memastikan ketersediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia.
4. Satuan Pendidikan sebagai Pelaksana TKA:
   • Membentuk panitia TKA yang terdiri dari kepala satuan pendidikan, proktor, teknisi, dan petugas pendataan.
   • Memastikan sarana dan prasarana memenuhi syarat, mengajukan usulan pengawas silang, dan memverifikasi data peserta melalui SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak).
   • Menjamin keamanan, ketertiban, dan pelaporan pelaksanaan TKA, termasuk mencatat kejadian yang tidak sesuai pedoman.

Instrumen dan Mata Pelajaran TKA

Kerangka Asesmen:

• Ditetapkan oleh Kementerian sebagai acuan pengembangan instrumen TKA.
• Instrumen untuk kelas 12 SMA/MA/Paket C, SMK/MAK, dan kelas 13 SMK program 4 tahun disusun oleh Kementerian.
• Instrumen untuk kelas 9 SMP/MTs dan kelas 6 SD/MI disusun oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

Mata Pelajaran:

• Jenjang SMA/MA/Paket C: Peserta memilih dua mata pelajaran dari 18 pilihan, seperti Biologi, Fisika, Kimia, Matematika, Ekonomi, Bahasa Inggris, hingga Bahasa Arab dan Bahasa Jerman.
• Jenjang SMK/MAK: Pilihan pertama wajib Projek Kreatif dan Kewirausahaan, pilihan kedua dari 18 mata pelajaran di atas.
• Jenjang SMP/MTs dan SD/MI: Fokus pada Bahasa Indonesia dan Matematika.

Bentuk Soal:

• Soal TKA berupa pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks, disusun dengan mempertimbangkan standar kerahasiaan dan bebas dari unsur diskriminatif, SARA, atau provokatif.

Persiapan dan Pelaksanaan TKA

Persiapan:

• Jadwal TKA diumumkan oleh penyelenggara tingkat pusat paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan melalui surat edaran, laman resmi, dan media sosial Kementerian.
• Satuan pendidikan harus menyediakan sarana seperti komputer, jaringan internet, dan cadangan daya listrik sesuai petunjuk teknis.
• Prinsip resource sharing diterapkan untuk mengoptimalkan sumber daya, termasuk kerja sama lintas satuan pendidikan atau dengan perguruan tinggi/instansi lain.

Sumber Daya Manusia:

• Petugas Pendataan: Memiliki kompetensi TIK, bertugas mengelola data peserta melalui Dapodik/EMIS dan laman TKA.
• Proktor: Mengoperasikan aplikasi TKA, memastikan peserta terdaftar, dan membuat berita acara pelaksanaan.
• Teknisi: Memastikan kesiapan perangkat komputer dan jaringan, termasuk cadangan daya listrik.
• Pengawas: Menjaga ketertiban, tidak mengampu mata pelajaran yang diujikan, dan hadir pada aplikasi konferensi video (untuk jenjang SMA/SMK).

Waktu Pelaksanaan:

• SMA/MA/SMK/MAK: 2 hari (hari pertama: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris; hari kedua: dua mata pelajaran pilihan).
• SMP/MTs/SD/MI: 1 hari (Bahasa Indonesia dan Matematika).

Pengolahan dan Penyampaian Hasil TKA

Verifikasi dan Validasi:

• Data kehadiran diverifikasi dengan berita acara dan daftar hadir.
• Hasil TKA dilaporkan dalam skala 0–100 dengan pembulatan dua angka desimal.

Kategori Hasil:

• Istimewa, Baik, Memadai, Kurang (berdasarkan standar yang ditetapkan).
• Rekapitulasi statistik dilakukan untuk analisis hasil.

Penyampaian Hasil:

• Hasil TKA diumumkan sesuai jadwal, disampaikan melalui DKHTKA ke satuan pendidikan via dinas pendidikan atau kantor Kementerian Agama.
• SHTKA dicetak oleh satuan pendidikan melalui aplikasi resmi Kementerian.
• Untuk SILN dan PKBM luar negeri, hasil disampaikan melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan.

Pembiayaan

Biaya TKA mencakup persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut, bersumber dari:

1. Anggaran Satuan Pendidikan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Kabupaten/kota dapat menggunakan pembiayaan alternatif jika anggaran pusat tidak tersedia, sesuai ketentuan hukum.

Tata Tertib, Pelanggaran, dan Sanksi

Tata Tertib:

• Penulis Soal: Menjaga kerahasiaan, menghindari konten diskriminatif atau provokatif.
• Proktor dan Teknisi: Memastikan kesiapan teknis, tidak menyebarkan soal, dan menjaga integritas.
• Pengawas: Menjaga ketertiban, hadir 30 menit sebelum tes, dan mematuhi etika konferensi video (untuk SMA/SMK).
• Peserta: Berpakaian rapi, tidak membawa alat komunikasi, dan duduk sesuai tempat yang ditentukan.

Jenis Pelanggaran:

1. Ringan: Misalnya, terlambat masuk ruangan atau tidak berpakaian rapi.
2. Sedang: Misalnya, menulis soal dengan unsur komersial atau membuat kegaduhan.
3. Berat: Misalnya, menyebarkan soal, mencontek, atau menggunakan identitas palsu.

Penanganan Pelanggaran:

• Laporan pelanggaran ditangani oleh satuan pendidikan, dengan pemeriksaan berbasis berita acara dan bukti.
• Sanksi untuk pelanggaran berat dapat berupa pembatalan hasil tes atau penghentian tugas penyelenggara selama tiga kali pelaksanaan TKA.
• Pemberi sanksi meliputi penyelenggara tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, atau satuan pendidikan.

Pengaturan Khusus

• Unit Kementerian yang menangani asesmen berkoordinasi dengan pihak terkait untuk layanan khusus, seperti peserta dengan kebutuhan khusus.
• Pelaksanaan TKA dengan layanan khusus dilaporkan tertulis dan dicatat dalam berita acara.

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

• Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh penyelenggara tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan, serta Atase Pendidikan untuk SILN.
• Laporan mencakup kesiapan, pelaksanaan, kendala, tindak lanjut, dan saran, disampaikan paling lambat 1 bulan setelah TKA.
• Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan penyelenggaraan TKA di masa mendatang.

Kesimpulan

Keputusan Menteri ini mengatur secara komprehensif penyelenggaraan TKA untuk memastikan standar pendidikan yang objektif dan akuntabel. Dokumen ini mencakup prosedur pendaftaran, tugas penyelenggara, pengembangan instrumen, pelaksanaan tes, pengolahan hasil, hingga penanganan pelanggaran. Dengan pendekatan yang terstruktur dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, TKA diharapkan menjadi alat ukur yang mendukung pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Selengkapnya "Keputusan Menteri Nomor 95/M/2025: Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik untuk Pendidikan Bermutu dan Berkeadilan"  DAPAT DIBACA DAN DIUNDUH DISINI

Baca Juga:

Implementasi dan Manfaat Tes Kemampuan Akademik (TKA)

Tanya Jawab Seputar Tes Kemampuan Akademik (TKA)