"REVOLUSI MANAJEMEN PENDIDIKAN: ATURAN BARU PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH 2025"

Latar Belakang

Surat Edaran Bersama (SEB) ini diterbitkan untuk menstandarkan prosedur pengangkatan, penugasan, pemindahan, dan pemberhentian guru sebagai kepala sekolah dan pengawas sekolah, berdasarkan:

• UU No. 20/2023 tentang ASN.

• Perpres No. 118/2023 tentang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN.

• Permen PANRB No. 21/2024 tentang Jabatan Fungsional Guru.

• Permendikdasmen No. 7/2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

• SE Mendikdasmen No. 0400/B/HK.04.002/2025 tentang Petunjuk Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru.

Maksud dan Tujuan

1. Memberikan pedoman bagi PPK instansi daerah dalam melaksanakan penugasan, pemindahan, dan pemberhentian guru sebagai kepala sekolah serta pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pengawas sekolah melalui sistem digital terintegrasi.

2. Mendorong pengisian lowongan jabatan kepala sekolah dan pengawas sekolah sesuai regulasi.

Dasar Hukum

• UU No. 20/2023 tentang ASN.

• Perpres No. 118/2023.

• Permen PANRB No. 21/2024.

• Permendikdasmen No. 7/2025.

• SE Kepala BKN No. 7/2024 tentang Pemanfaatan Aplikasi I-Mut ASN Digital.

Isi Surat Edaran

1. Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah:

   • Mengacu pada Permendikdasmen No. 7/2025.

   • Diajukan melalui SIM KSPSTK, terintegrasi dengan I-Mut ASN Digital.

2. Pengangkatan Pengawas Sekolah:

   • Mengacu pada SE Mendikdasmen No. 0400/B/HK.04.002/2025.

   • Proses melalui SIM KSPSTK dan I-Mut ASN Digital.

3. Pemindahan dan Pemberhentian:

   • Dilakukan oleh PPK sesuai kewenangan, melalui SIM KSPSTK dan I-Mut ASN Digital.

   • Verifikasi dokumen dilakukan untuk rekomendasi.

4. Mekanisme Pengajuan:

   • Platform: SIM KSPSTK (https://simkspstk.kemendikdasmen.go.id) dan I-Mut ASN Digital (https://asndigital.bkn.go.id).

   • Data usulan diteruskan via API service untuk verifikasi.

5. Konsekuensi Pelanggaran:

   • Ketidaksesuaian dengan regulasi dapat membatalkan pengangkatan dan memengaruhi hak kepegawaian.

Penutup

SEB ini berlaku sejak ditetapkan, menekankan penggunaan sistem digital untuk efisiensi dan transparansi. PPK diwajibkan mematuhi prosedur untuk menghindari konsekuensi hukum.

Selengkapnya SURAT EDARAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH DAPAT DIBACA DAN DIUNDUH DISINI