MEMBEDAH STANDAR PENGELOLAAN BARU: PANDUAN PRAKTIS PERMENDIKDASMEN NO. 26 TAHUN 2025

Selamat Tinggal Sekolah Sesi Ganda & Kelas Gemuk: 4 Perubahan Kunci dalam Aturan Pendidikan 2025

Babak Baru untuk Sekolah di Indonesia

Banyak orang tua dan pendidik seringkali resah dengan berbagai tantangan di sekolah, mulai dari ruang kelas yang terlalu padat hingga tantangan logistik sekolah yang memberlakukan dua sesi (pagi dan siang). Menjawab kekhawatiran ini, pemerintah menyiapkan sebuah rancangan peraturan baru yang signifikan, yaitu Rancangan Permendikdasmen Nomor 26 Tahun 2025. Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan standar pengelolaan baru bagi sekolah di seluruh jenjang pendidikan (perlu dicatat bahwa ini masih dalam bentuk rancangan dan dapat berubah). Artikel ini akan mengupas tuntas poin-poin paling berdampak—dan mungkin paling mengejutkan—dari rancangan peraturan tersebut.

--------------------------------------------------------------------------------

1. Akhir dari Sebuah Era: Sekolah Sesi Ganda Akan Dihapuskan

Perubahan paling signifikan yang diatur dalam rancangan peraturan ini adalah kewajiban bagi setiap sekolah untuk melaksanakan kegiatan belajar hanya dalam satu sesi per hari. Menurut Pasal 17, semua satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pembelajaran melalui "1 (satu) sesi belajar dalam 1 (satu) hari."

Bagi sekolah yang saat ini masih menerapkan lebih dari satu sesi, seperti sesi pagi dan siang, diberikan masa transisi selama 3 tahun untuk menyesuaikan diri. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 26. Ini adalah sebuah pergeseran besar yang berpotensi memberikan dampak positif pada kesejahteraan siswa, menambah waktu berkualitas bersama keluarga, dan meningkatkan efektivitas kegiatan ekstrakurikuler di luar jam sekolah. Untuk mencapai target ini, peraturan tersebut tidak hanya melarang sekolah sesi ganda, tetapi juga menetapkan fondasi teknisnya melalui pembatasan jumlah siswa dan rombongan belajar, yang akan dibahas selanjutnya.

2. Kelas Lebih Kecil, Fokus Lebih Besar: Batasan Baru Jumlah Siswa

Untuk meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar, peraturan ini menetapkan batas maksimal jumlah siswa per rombongan belajar (kelas). Tujuannya adalah agar guru dapat memberikan perhatian yang lebih personal kepada setiap murid dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif.

Berdasarkan Pasal 8, berikut adalah batasan jumlah siswa per kelas:

• SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah): Maksimal 28 siswa
• SMP/MTs (Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah): Maksimal 32 siswa
• SMA/MA/SMK/MAK (Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Kejuruan): Maksimal 36 siswa

Namun, peraturan ini juga menunjukkan pemahaman atas kondisi di lapangan. Pasal 8 ayat (4) memberikan pengecualian bagi sekolah yang berada di wilayah dengan keterbatasan jumlah satuan pendidikan atau kekurangan guru. Sekolah-sekolah ini dapat melebihi batas maksimal tersebut untuk sementara, namun diwajibkan untuk melakukan pemenuhan standar dalam jangka waktu paling lambat 2 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (6).

3. Tidak Ada Lagi "Sekolah Raksasa": Pembatasan Jumlah Total Kelas

Selain membatasi jumlah siswa per kelas, rancangan peraturan ini juga menetapkan batas maksimal jumlah total rombongan belajar yang boleh dimiliki oleh satu sekolah. Kebijakan yang diatur dalam Pasal 9 ini bertujuan untuk mengendalikan skala sekolah agar tetap efektif dan berkualitas.

Berikut adalah beberapa contoh batas maksimal jumlah kelas per sekolah:

• SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah): Maksimal 24 kelas
• SMP/MTs (Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah): Maksimal 33 kelas
• SMA/MA (Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah): Maksimal 36 kelas
• SMK/MAK (Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan): Maksimal 72 kelas

Latar belakang di balik aturan ini bukanlah spekulasi, melainkan strategi untuk mencegah pertumbuhan sekolah yang tidak terkendali. Pasal 9 ayat (3) menjelaskan bahwa pengecualian hanya dapat diberikan jika sekolah dapat membuktikan telah memiliki sumber daya yang memadai—seperti ruang kelas, guru, dan anggaran yang cukup—serta tidak akan berdampak negatif pada ekosistem sekolah lain di sekitarnya.

4. Sekolah di Kursi Pengemudi: Bangkitnya Manajemen Berbasis Sekolah

Agar sekolah tidak sekadar terbebani oleh aturan-aturan baru seperti pembatasan siswa dan penghapusan sesi ganda, peraturan ini mengamanatkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) sebagai landasan operasionalnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 dan dirinci dalam Pasal 24, prinsip ini memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mengelola dirinya sendiri.

Secara sederhana, MBS/M memiliki lima karakteristik utama:

• Kemandirian: Sekolah memiliki otonomi untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri.
• Kemitraan: Mendorong kolaborasi dengan orang tua, masyarakat, dan industri.
• Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan sekolah.
• Keterbukaan: Mewajibkan transparansi dalam penyediaan informasi terkait penyelenggaraan pendidikan.
• Akuntabilitas: Sekolah bertanggung jawab atas kinerjanya kepada semua pihak terkait.

Dengan demikian, peraturan ini bukanlah sekadar serangkaian aturan dari atas ke bawah, melainkan sebuah kerangka kerja untuk memberdayakan sekolah agar dapat merencanakan dan melakukan perbaikan berdasarkan evaluasi diri dan kondisi unik mereka masing-masing (Pasal 4).

--------------------------------------------------------------------------------

Kesimpulan: Siapkah Kita untuk Perubahan?

Permendikdasmen 26/2025 memperkenalkan perubahan struktural yang mendasar, tidak hanya pada kurikulum, tetapi juga pada cara sekolah dikelola. Tujuannya jelas: meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan di Indonesia melalui peralihan ke sekolah satu sesi, kelas yang lebih kecil, dan otonomi yang lebih besar.

Peralihan ini menuntut kesiapan luar biasa, tidak hanya dari pemerintah, tetapi dari setiap sekolah. Pertanyaannya bukan lagi apakah aturan ini baik, melainkan bagaimana sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah dapat berkolaborasi untuk mengatasi tantangan transisi—mulai dari ketersediaan ruang kelas hingga pemerataan guru—agar tujuan mulia dari peraturan ini benar-benar terwujud bagi anak-anak kita?

MATERI LENGKAP PERMENDIKDASMEN NO 26 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PADA PAUD DAN DIKDASMEN

DAPAT DI DOWNLOAD PADA TAUTAN BERIKUT : 

PERMENDIKDASMEN NO 26 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN