DEFINISI GURU WALI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025

Guru Wali dan Wali Kelas memiliki peran berbeda dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2025. Guru Wali adalah guru mata pelajaran di SMP/SMPLB, SMA/SMALB, atau SMK/SMKLB yang bertugas mendampingi murid secara individu untuk pengembangan akademik, kompetensi, keterampilan, dan karakter sepanjang masa pendidikan, dengan ekivalensi 2 jam Tatap Muka per minggu (Pasal 9 dan 14). Sebaliknya, Wali Kelas bertugas mengelola kelas secara operasional dan administratif untuk satu periode tertentu, seperti absensi dan koordinasi kegiatan kelas, dengan beban kerja termasuk dalam maksimal 6 jam Tatap Muka per minggu untuk tugas tambahan (Pasal 11 dan 16). Guru Wali fokus pada pendampingan jangka panjang, sementara Wali Kelas lebih pada pengelolaan kelas sehari-hari, saling melengkapi dalam mendukung pendidikan holistik.

Guru Wali, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, memiliki peran penting dalam sistem pendidikan di Indonesia, khususnya pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP/SMPLB), sekolah menengah atas (SMA/SMALB), dan sekolah menengah kejuruan (SMK/SMKLB). Definisi dan tugas Guru Wali dijelaskan secara rinci dalam Pasal 9 dokumen tersebut, dengan kaitan erat pada pasal-pasal lain yang mengatur beban kerja dan tanggung jawab guru. Berikut adalah penjelasan panjang dan mendalam mengenai Guru Wali berdasarkan dokumen tersebut, mencakup konteks, tugas, kualifikasi, ekivalensi beban kerja, serta hubungannya dengan struktur pendidikan secara keseluruhan.

Definisi Guru Wali

Guru Wali adalah guru mata pelajaran yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan pendampingan terhadap murid secara akademik, pengembangan kompetensi, keterampilan, dan karakter. Tugas ini dilakukan sejak murid terdaftar di satuan pendidikan hingga menyelesaikan pendidikannya di satuan pendidikan yang sama. Guru Wali bukanlah Guru Wali Kelas atau Guru Bimbingan dan Konseling, melainkan memiliki peran khusus yang berfokus pada pendampingan jangka panjang untuk mendukung perkembangan holistik murid, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 ayat (2), (3), dan (4).

Tugas dan Tanggung Jawab Guru Wali

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2), tugas Guru Wali mencakup:

1. Pendampingan Akademik: Guru Wali bertanggung jawab memantau dan mendukung perkembangan akademik murid, seperti memastikan murid memahami materi pelajaran, mencapai target pembelajaran, dan mengatasi kesulitan belajar.
2. Pengembangan Kompetensi: Guru Wali membantu murid mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kurikulum, seperti kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, atau keterampilan spesifik sesuai jenjang pendidikan.
3. Pengembangan Keterampilan: Ini mencakup keterampilan praktis atau teknis, terutama pada SMK/SMKLB, di mana keterampilan kejuruan menjadi fokus utama.
4. Pengembangan Karakter: Guru Wali berperan dalam membentuk nilai-nilai positif, seperti integritas, tanggung jawab, dan kerja sama, yang sejalan dengan tujuan pendidikan karakter yang ditekankan dalam dokumen ini (Menimbang huruf a).

Pendampingan ini bersifat berkelanjutan, dimulai sejak murid terdaftar hingga lulus dari satuan pendidikan (Pasal 9 ayat (3)). Dengan demikian, Guru Wali memiliki tanggung jawab untuk membangun hubungan yang konsisten dengan murid, memahami kebutuhan individu mereka, dan memberikan bimbingan yang berkesinambungan.

Kolaborasi dengan Pihak Lain

Pasal 9 ayat (5) menyebutkan bahwa Guru Wali bekerja sama dengan Guru Bimbingan dan Konseling serta Guru Wali Kelas. Kolaborasi ini penting untuk memastikan pendampingan murid dilakukan secara terpadu:

• Guru Bimbingan dan Konseling: Berfokus pada aspek psikologis dan sosial murid, seperti menangani masalah emosional, konflik, atau kebutuhan khusus.
• Guru Wali Kelas: Bertanggung jawab atas pengelolaan kelas secara umum, termasuk administrasi kelas dan koordinasi kegiatan harian.
• Guru Wali: Berperan sebagai pendamping jangka panjang yang lebih fokus pada perkembangan individu murid dalam aspek akademik dan karakter.

Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap aspek perkembangan murid, baik akademik maupun non-akademik, terpenuhi secara holistik.

Kualifikasi dan Penetapan Guru Wali

Menurut Pasal 9 ayat (4), Guru Wali adalah guru mata pelajaran yang mengajar di SMP/SMPLB, SMA/SMALB, atau SMK/SMKLB. Ini menunjukkan bahwa Guru Wali bukanlah posisi terpisah, melainkan tugas tambahan yang diberikan kepada guru yang sudah memiliki tanggung jawab mengajar mata pelajaran tertentu.

Penetapan Guru Wali diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa:

• Kepala satuan pendidikan menetapkan Guru Wali berdasarkan pertimbangan jumlah murid dibagi dengan jumlah guru mata pelajaran yang tersedia, kecuali kepala satuan pendidikan sendiri.
• Proses penetapan ini memastikan bahwa beban tugas pendampingan terdistribusi secara merata di antara guru yang memenuhi syarat.

Ekivalensi Beban Kerja

Tugas Guru Wali merupakan bagian dari tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok guru, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf e dan Pasal 10. Dalam hal beban kerja:

• Pasal 14 menetapkan bahwa tugas pendampingan sebagai Guru Wali diekuivalensikan dengan 2 jam Tatap Muka per minggu. Ini berarti tugas pendampingan dianggap setara dengan 2 jam kegiatan mengajar langsung dalam hal perhitungan beban kerja.
• Beban kerja guru secara keseluruhan adalah 37 jam 30 menit per minggu (Pasal 3), yang mencakup kegiatan pokok seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih murid, serta tugas tambahan seperti menjadi Guru Wali.
• Ekivalensi ini memungkinkan Guru Wali untuk menyeimbangkan tugas pendampingan dengan tanggung jawab mengajar dan tugas tambahan lainnya tanpa melebihi batas beban kerja yang ditetapkan.

Konteks dalam Sistem Pendidikan

Dokumen ini menekankan bahwa kebijakan pemenuhan beban kerja guru, termasuk peran Guru Wali, bertujuan untuk mendukung transformasi pendidikan yang berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran, pendidikan karakter, dan pengembangan bakat murni (Menimbang huruf a). Guru Wali memainkan peran strategis dalam mewujudkan tujuan ini dengan:

• Memberikan perhatian individual kepada murid untuk memastikan perkembangan akademik dan non-akademik yang optimal.
• Mendukung pendidikan karakter melalui pendampingan yang konsisten, yang sejalan dengan nilai-nilai seperti integritas, kerja sama, dan tanggung jawab.
• Membantu murid mengembangkan bakat dan potensi mereka, terutama di jenjang SMK/SMKLB yang menekankan keterampilan kejuruan.

Selain itu, Pasal 12 menyebutkan bahwa dalam kondisi tertentu, guru (termasuk Guru Wali) dapat ditugaskan ke satuan pendidikan lain oleh Dinas untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran, misalnya jika ada kekurangan guru dengan keahlian tertentu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas peran Guru Wali dalam mendukung sistem pendidikan yang lebih luas.

Relevansi dalam Konteks Hukum

Dokumen ini menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2024 (Menimbang huruf b). Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan hukum masyarakat, memastikan konsistensi pengaturan, dan memberikan kepastian hukum. Peran Guru Wali dalam peraturan baru ini menunjukkan penekanan yang lebih kuat pada pendampingan individual dan pengembangan karakter, yang mencerminkan transformasi pendidikan di Indonesia.

Kesimpulan

Guru Wali adalah guru mata pelajaran di SMP/SMPLB, SMA/SMALB, atau SMK/SMKLB yang diberi tugas tambahan untuk mendampingi murid secara akademik, mengembangkan kompetensi, keterampilan, dan karakter secara berkelanjutan selama masa pendidikan murid di satuan pendidikan. Tugas ini diekuivalensikan dengan 2 jam Tatap Muka per minggu dan merupakan bagian dari beban kerja total 37 jam 30 menit per minggu. Guru Wali bekerja sama dengan Guru Bimbingan dan Konseling serta Guru Wali Kelas untuk memastikan perkembangan holistik murid. Peran ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan karakter, sejalan dengan tujuan transformasi pendidikan nasional. Penetapan Guru Wali dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru yang tersedia, menjadikan posisi ini integral dalam struktur pendidikan Indonesia.

Baca Juga:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU