PEDOMAN IMPLEMENTASI KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

Dokumen ini adalah Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 127/P/2025, ditetapkan pada 4 September 2025 oleh Abdul Muti. Bertujuan mentransformasi pendidikan digital untuk menghadapi Industri 4.0 dan 5.0, meningkatkan literasi digital, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah sejak PAUD hingga menengah, agar semua anak siap bersaing tanpa diskriminasi lokasi atau latar belakang.

Berdasarkan Pedoman Implementasi Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 127/P/2025, berikut adalah peran masing-masing entitas dalam tata kelola implementasi. Peran ini dirancang untuk memastikan sinergi antarpihak dalam mendukung pembelajaran KKA sejak PAUD hingga jenjang menengah.

1. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat, melalui unit-unit di Kemendikdasmen, bertanggung jawab atas kebijakan nasional, penyediaan sumber daya, dan koordinasi keseluruhan. Peran spesifik meliputi:

• Sekretariat Jenderal: Menyusun kebijakan dan alokasi anggaran; sosialisasi dan kampanye publik; pengembangan infrastruktur teknologi seperti platform digital; penyebaran praktik baik via Rumah Pendidikan; pengembangan ajang talenta untuk proyek dan inovasi; penyediaan skema pembiayaan; serta fasilitasi kerja sama dengan kementerian/lembaga lain atau swasta.
• Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru: Menyiapkan desain, norma, prosedur, dan kriteria fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik/tenaga kependidikan serta pemberdayaan kelompok kerja; menyiapkan narasumber bimtek dan fasilitator pelatihan; penyamaan persepsi narasumber; rancang perangkat bimtek/pelatihan; pelaksanaan bimtek/pelatihan; fasilitasi peningkatan kompetensi via UPT; serta pemantauan, analisis, supervisi, dan evaluasi fasilitasi kompetensi.
• Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah: Menyeleksi dan menetapkan LPD; advokasi ke pemangku kepentingan daerah via UPT; studi tiru (benchmarking) di satuan pendidikan; pemantauan, pendampingan, dan evaluasi; fasilitasi peningkatan mutu satuan pendidikan; serta pengembangan konten pembelajaran.
• Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus: Fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik/tenaga kependidikan via UPT; advokasi ke pemangku kepentingan daerah via UPT; studi tiru di satuan pendidikan; pemantauan, pendampingan, dan evaluasi; fasilitasi peningkatan mutu satuan pendidikan; serta pengembangan konten pembelajaran.

2. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP)

Sebagai unit khusus di bawah pemerintah pusat, BSKAP fokus pada pengembangan standar dan konten pendidikan. Peran utamanya:

• Menyiapkan naskah kebijakan terkait KKA.
• Mengembangkan capaian pembelajaran KKA.
• Mengembangkan panduan mata pelajaran KKA.
• Mengembangkan perangkat ajar KKA.
• Menilai buku teks pendamping dan mengembangkan buku teks utama.
• Memfasilitasi penyamaan persepsi KKA internal Kemendikdasmen.
• Menyiapkan desain pemantauan dan evaluasi KKA.
• Mengkoordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi KKA.

3. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT berperan sebagai pelaksana lapangan untuk intervensi daerah, pelatihan, dan supervisi. Dibagi menjadi beberapa balai:

• Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK)/Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK)/Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan (KGTK): Koordinasi dengan LPD dan antar-UPT untuk intervensi; fasilitasi/menyelenggarakan pelatihan KKA; supervisi/pendampingan pembelajaran pendidik; refleksi dan evaluasi implementasi dari sisi pendidik serta dampaknya; perencanaan intervensi tahun berikutnya berdasarkan refleksi/evaluasi.
• Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP)/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP): Koordinasi antar-UPT untuk intervensi; advokasi ke Pemda berkelanjutan; penjaminan mutu KKA; memimpin refleksi/evaluasi implementasi bersama Dinas Pendidikan dan UPT GTK/Vokasi; perencanaan intervensi/advokasi berdasarkan refleksi/evaluasi.
• Balai Besar Pelatihan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV)/Balai Pelatihan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BPPMPV): Koordinasi antar-UPT untuk intervensi (peningkatan kompetensi dengan BBGTK/BGTK, advokasi dengan BBPMP/BPMP); menyiapkan bahan/sumber daya pelatihan untuk kompetensi KKA pada guru vokasional; fasilitasi/menyelenggarakan pelatihan; advokasi ke Pemda berkelanjutan; penjaminan mutu pembelajaran KKA; supervisi/pendampingan oleh guru vokasional; refleksi/evaluasi pelatihan serta dampaknya; perencanaan intervensi tahun berikutnya berdasarkan refleksi/evaluasi.

4. Pemerintah Daerah

Pemda bertanggung jawab atas implementasi lokal, termasuk dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Peran utamanya:

• Membuat kebijakan implementasi KKA.
• Membuat perencanaan program KKA di satuan pendidikan wilayahnya.
• Melakukan sosialisasi KKA di satuan pendidikan wilayahnya.
• Melakukan pelatihan KKA.
• Melakukan penjaminan mutu KKA di satuan pendidikan wilayahnya.
• Melakukan koordinasi dengan UPT.
• Melakukan pemantauan dan evaluasi ke satuan pendidikan.

5. Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan (sekolah/PAUD) sebagai pelaksana langsung di tingkat operasional. Peran utamanya:

• Menyediakan muatan pengembangan berpikir komputasional (terintegrasi di PAUD) atau mata pelajaran KKA (di jenjang dasar/menengah) sesuai ketersediaan sumber daya.
• Merancang kurikulum muatan berpikir komputasional atau KKA di tingkat satuan pendidikan.
• Meningkatkan kapasitas pendidik melalui pendidikan dan pelatihan.
• Memfasilitasi peserta didik berminat untuk ikut pembelajaran KKA.
• Melibatkan orang tua dan komunitas dalam pengembangan KKA yang bermakna.
• Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung.
• Melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

6. Mitra Pembangunan Pendidikan

Mitra (lembaga, organisasi, dunia usaha/industri dengan pendanaan mandiri) berkontribusi secara sukarela untuk mendukung implementasi. Peran utamanya:

• Membantu pemerintah melakukan pelatihan KKA.
• Membantu satuan pendidikan mengembangkan kurikulum KKA yang kontekstual.
• Membantu penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran.
• Melakukan intervensi lainnya yang relevan dengan kapasitasnya.

Selengkapnya Pedoman Implementasi Koding Dan Kecerdasan Artifisial Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah DAPAT DI DOWNLOAD DISINI