PETUNJUK TEKNIS PELATIHAN PEMBELAJARAN MENDALAM UNTUK GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH TAHUN 2025

1. Latar Belakang dan Tujuan

• Latar Belakang: Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam dunia pendidikan, seperti rendahnya literasi dan numerasi, kurangnya keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS), serta ketimpangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pelatihan PM dirancang untuk meningkatkan kompetensi pendidik agar dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga.
• Tujuan: Memberikan acuan bagi penyelenggaraan pelatihan PM untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan fokus pada pembelajaran yang relevan dan mendukung generasi muda bersaing secara global.

2. Ruang Lingkup

Dokumen ini mencakup:

• Pendahuluan
• Penyiapan pelatihan
• Pelaksanaan pelatihan
• Evaluasi dan pelaporan
• Penjaminan mutu
• Pendanaan

3. Definisi Pembelajaran Mendalam (PM)

Pembelajaran Mendalam adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada suasana belajar yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan melalui pendekatan holistik. Pelatihan PM bertujuan meningkatkan kompetensi pendidik dalam menerapkan pendekatan ini.

4. Pihak yang Terlibat

• Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru: Menyusun norma, prosedur, dan kriteria (NPK), mengelola LMS, serta memastikan penjaminan mutu.
• Unit Pelaksana Teknis (UPT): Menyelenggarakan pelatihan, menyiapkan kontrak kerja sama, menyusun rencana anggaran, dan melaksanakan ToT (Training of Trainers).
• Pemerintah Daerah: Berkoordinasi dalam pelaksanaan dan pendanaan pelatihan.
• Pihak Lain: Memberikan pendanaan tambahan yang sah dan tidak mengikat.

5. Alur Program Pelatihan PM

Pelatihan PM terdiri dari empat tahapan utama:

1. Penyiapan: Penyusunan NPK, perangkat pelatihan, peserta, pengajar, admin, serta sarana dan prasarana.
2. Pelaksanaan: Meliputi pembelajaran asinkronus melalui LMS, kegiatan tatap muka (IN-1 dan IN-2), serta pendampingan on-the-job training (ON) selama 3 bulan.
3. Evaluasi dan Pelaporan: Menggunakan model evaluasi Kirkpatrick (reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil) serta menyusun laporan kegiatan.
4. Penjaminan Mutu: Memastikan pelatihan memenuhi standar mutu melalui monitoring dan evaluasi sistematis.

6. Struktur Program Pelatihan

Pelatihan PM menggunakan model flipped learning, menggabungkan pembelajaran daring (asinkronus) dan tatap muka (luring). Struktur program bervariasi untuk Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah:

a. Guru

• Total Durasi: 203 jam pelajaran (JP), dengan 1 JP = 45 menit.
• Rincian:
  • Materi Umum (4 JP): Kebijakan daerah, orientasi kegiatan.
  • Materi Inti (194 JP): Pola pikir bertumbuh, kerangka kerja PM, prinsip dan pengalaman belajar, asesmen, perencanaan pembelajaran, implementasi, dan inkuiri kolaboratif.
  • Materi Penunjang (5 JP): Rencana tindak lanjut, evaluasi, refleksi, tes awal dan akhir.
• Tahapan:
  • Asinkronus: 13 JP (belajar mandiri via LMS).
  • IN-1: 46 JP (6 hari tatap muka).
  • ON: 120 JP (3 bulan pendampingan di satuan pendidikan).
  • IN-2: 32 JP (4 hari tatap muka untuk refleksi dan evaluasi).

b. Kepala Sekolah

• Total Durasi: 197 JP.
• Materi Inti: Fokus pada penyelarasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dengan PM, kepemimpinan pedagogis, dan inkuiri kolaboratif.
• Tahapan: Sama dengan Guru, namun dengan penyesuaian materi untuk peran kepemimpinan.

c. Pengawas Sekolah

• Total Durasi: 201 JP.
• Materi Inti: Fokus pada pendampingan kepala sekolah dan guru dalam implementasi PM serta inkuiri kolaboratif.
• ** Tahapan**: Mirip dengan Guru dan Kepala Sekolah, dengan penekanan pada strategi pendampingan.

7. Penyiapan Pelatihan

• Norma, Prosedur, dan Kriteria (NPK): Disusun oleh Direktorat Jenderal sebagai acuan pelaksanaan.
• Perangkat Pelatihan: Modul, LMS, dan materi pembelajaran (bahan bacaan, video).
• Peserta:
  • Guru: Minimal S-1/D-IV, prioritas untuk guru dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan PNF.
  • Kepala Sekolah: Dari jenjang PAUD hingga SLB.
  • Pengawas Sekolah: Dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten.
• Pengajar: Dilatih melalui Bimtek/ToT, dengan kualifikasi minimal S-1/D-IV dan pengalaman mengajar 2 tahun.
• Admin PM: Bertugas mengelola LMS, tugas peserta, dan laporan pelatihan.
• Sarana dan Prasarana: Lokasi pelatihan dipilih berdasarkan aksesibilitas dan efisiensi anggaran.

8. Pelaksanaan Pelatihan

• Belajar Mandiri (Asinkronus): Peserta mempelajari modul di LMS, mengerjakan tugas, dan mengikuti forum diskusi daring.
• IN-1: Pemahaman konseptual tentang PM (6 hari untuk Guru, 5 hari untuk Pengawas Sekolah).
• ON: Pendampingan di satuan pendidikan selama 3 bulan, dengan 3 kali kunjungan pendampingan.
• IN-2: Refleksi dan evaluasi hasil implementasi PM (4 hari).

9. Evaluasi dan Pelaporan

• Evaluasi: Menggunakan model Kirkpatrick:
  • Level 1 (Reaksi): Umpan balik harian peserta.
  • Level 2 (Pembelajaran): Tes awal dan akhir untuk mengukur pemahaman.
  • Level 3 (Perilaku): Perubahan praktik pembelajaran selama ON.
  • Level 4 (Hasil): Dampak pelatihan terhadap kualitas pendidikan.
• Pelaporan: Disusun oleh UPT, mencakup hasil pelaksanaan, dokumen pertanggungjawaban keuangan, dan dokumentasi kegiatan. Laporan diarsipkan dalam format cetak dan digital, dikirim ke Direktorat Jenderal via tautan https://s.id/LaporanPembelajaranMendalam.

10. Penjaminan Mutu

• Proses: Dilakukan secara sistematis untuk memastikan pelatihan memenuhi standar mutu.
• Tahapan:
  • Penyiapan: Memastikan NPK dan perangkat pelatihan sesuai standar.
  • Pelaksanaan: Monitoring pembelajaran dan penilaian kelulusan.
  • Evaluasi dan Pelaporan: Memastikan laporan mencerminkan hasil yang diharapkan.
• Kriteria: Valid, reliabel, objektif, praktis, dan efisien.

11. Pendanaan

• Sumber Dana:
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  • Dana BOS Kinerja/Reguler atau sumber lain yang sah.
• Ketentuan:
  • Biaya konsumsi dikelola sesuai kontrak kerja sama.
  • Honorarium untuk pembelajaran asinkronus tidak dibayarkan.
  • Transportasi dan akomodasi peserta tidak termasuk dalam biaya pelatihan.
  • Honor narasumber/pengajar mengacu pada regulasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Kementerian PAN-RB.

12. Kontrak Kerja Sama

• Tujuan: Menyinkronkan tanggung jawab pihak-pihak dalam pengelolaan dana pelatihan.
• Isi:
  • Maksud dan tujuan.
  • Ruang lingkup kerja sama.
  • Hak dan kewajiban pihak-pihak.
  • Biaya dan tata cara pembayaran.
  • Sanksi dan ketentuan keadaan kahar (force majeure).
• Pihak Terlibat: UPT dan satuan pendidikan/dinas pendidikan/organisasi lain.

13. Format Pendukung

Dokumen mencakup format-format seperti:

• Kontrak kerja sama (Format 1).
• Surat keterangan narasumber dan pengajar (Format 2, 3, 6, 7, 10).
• Jadwal Bimtek/ToT dan IN-1 (Format 4, 5, 8).
• Sertifikat pelatihan (Format 9).
• Instrumen evaluasi untuk peserta dan pengajar (Format 11).

14. Penutup

Petunjuk teknis ini bertujuan memastikan pelaksanaan Pelatihan PM berjalan efektif, efisien, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dokumen ini ditandatangani oleh Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Nunuk Suryani, dan disahkan sesuai aslinya oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, Temu Ismail.

Catatan: Dokumen ini menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal, UPT, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan Pelatihan PM, dengan harapan dapat mewujudkan visi pendidikan berkualitas untuk semua.

Selengkapnya Petunjuk Teknis Pelatihan Pembelajaran Mendalam untuk Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Tahun 2025 DAPAT DILIHAT DAN DIUNDUH DISINI