PEDOMAN IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN MENDALAM PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH

Meskipun akses pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sudah cukup baik, terjadi krisis pembelajaran yang berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Hasil studi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan rendahnya kemampuan literasi dan numerasi murid Indonesia. Permasalahan mutu pendidikan masih menjadi hambatan besar, dengan rendahnya literasi dan numerasi menandakan banyak murid belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Selain itu, kurangnya keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS) menghambat kemampuan murid dalam analisis, evaluasi, dan kreativitas. Ketimpangan mutu pendidikan antar daerah menambah kesenjangan akses terhadap pembelajaran berkualitas.

Hal ini disebabkan oleh faktor seperti proses pembelajaran yang masih berbasis hafalan, di mana siswa diarahkan untuk mengingat fakta tanpa pemahaman mendalam. Model ini belum mendorong berpikir kritis, analisis, evaluasi, atau penciptaan solusi, sehingga melemahkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran harus mendorong transfer pengetahuan ke konteks baru, bukan sekadar menguasai materi teks atau hafalan. Ini menuntut perubahan pendekatan dari tekstual ke kontekstual, pasif ke aktif, dan ceramah ke eksplorasi, sehingga peserta didik tidak hanya memahami konsep akademis tetapi juga mengaitkannya dengan realitas kehidupan serta mengembangkan kecakapan hidup seperti pemecahan masalah, kolaborasi, dan adaptasi terhadap perubahan.

Indonesia menghadapi tantangan kompleks di era ketidakpastian, dengan perubahan masa depan sulit diprediksi dan dunia yang dinamis menuntut adaptasi cepat dalam pendidikan. Sistem pendidikan harus fleksibel dan responsif terhadap perkembangan global, termasuk kemajuan teknologi dan perubahan sosial-ekonomi. Transformasi sistem pendidikan nasional menjadi kebutuhan mendesak, dilakukan secara terstruktur, sistemik, dan masif, dimulai dari proses pembelajaran di satuan pendidikan. Keberagaman Indonesia menjadi modal untuk pembelajaran kontekstual dan bermakna, dengan pemanfaatan teknologi digital meningkatkan akses dan kualitas. Momentum Bonus Demografi 2035 dan visi Indonesia Emas 2045 menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menciptakan generasi unggul, di mana populasi usia produktif besar dapat menjadi motor kemajuan jika dikelola dengan baik, memastikan generasi muda memiliki kompetensi relevan untuk bersaing global.

Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran menuju pendidikan bermutu untuk semua. Bukan kurikulum baru, melainkan penyempurnaan model sebelumnya seperti Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM), Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM), serta Contextual Teaching and Learning (CTL). Pembelajaran mendalam menekankan pembelajaran yang memuliakan, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu.

Murid perlu dibekali keterampilan abad ke-21: berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Keterampilan ini berkembang menjadi 6 kompetensi global (ditambah kewargaan dan karakter), di Indonesia menjadi 8 dimensi profil lulusan: keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi.

Untuk implementasi konsisten dan efektif, diperlukan pedoman implementasi yang jelas dan terstruktur, memberikan arah, strategi, dan langkah bagi pemangku kepentingan seperti pendidik, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik, dan pengambil kebijakan. Diharapkan tercipta ekosistem pembelajaran kondusif, kemitraan luas bermakna, dan pemanfaatan teknologi digital optimal untuk mendukung terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dan transformasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.

Sasaran

Pedoman implementasi pembelajaran mendalam ditujukan untuk:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Pendidik, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik satuan pendidikan, dan tenaga kependidikan lainnya.
4. Mitra pembangunan pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan lainnya yang terlibat dalam implementasi pembelajaran mendalam.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman implementasi pembelajaran mendalam mencakup pendahuluan, tata kelola, manajemen risiko, sistem informasi dan komunikasi, pemantauan dan evaluasi, lini masa, dan penutup.

Pendahuluan menjelaskan latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan sasaran serta ruang lingkup. Tata kelola menjelaskan pembagian peran dan kewenangan pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Transformasi pembelajaran tidak lepas dari risiko yang menghambat tujuan, sehingga diperlukan manajemen risiko sebagai acuan bagi pemangku kebijakan untuk mengelola risiko. Sistem informasi dan komunikasi memberikan acuan bagi pengambil kebijakan dalam menginformasikan implementasi. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan keselarasan interpretasi sehingga kebijakan baru mencapai tujuan yang diharapkan. Lini masa menjelaskan kerangka tahapan implementasi pembelajaran mendalam.

Peran Sekretariat Jenderal

Peran masing-masing unit di bawah Sekretariat Jenderal dalam mendukung implementasi pembelajaran mendalam sebagai berikut:

• Menyusun kebijakan dan alokasi anggaran yang mendukung penerapan pembelajaran mendalam.
• Melakukan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pembelajaran mendalam kepada publik, termasuk pendidik, orang tua, dan masyarakat luas.
• Mengembangkan dan menyediakan infrastruktur teknologi pendukung pembelajaran mendalam, termasuk platform digital dan sumber daya pembelajaran berbasis teknologi.
• Mengembangkan dan menyebarluaskan praktik baik terkait pembelajaran mendalam melalui Rumah Pendidikan.
• Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran mendalam.
• Mengembangkan ajang talenta yang mendorong murid untuk menerapkan pembelajaran mendalam melalui proyek, riset, dan inovasi.
• Menyediakan skema pembiayaan yang mendukung implementasi pembelajaran mendalam, termasuk bantuan untuk satuan pendidikan dan murid.

Peran Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru

• Menyiapkan desain dan Norma Prosedur Kriteria (NPK) untuk memfasilitasi pendidikan profesi guru bagi guru tertentu dan calon guru, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, dan pemberdayaan kelompok kerja pendidik dan tenaga kependidikan tentang pembelajaran mendalam.
• Melakukan pelatihan pembelajaran mendalam bagi tim pengembang kurikulum dan penulis modul perkuliahan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
• Melakukan pembaharuan materi pembelajaran mendalam pada kurikulum PPG bagi calon guru dan guru tertentu.
• Memasukkan materi pembelajaran mendalam pada modul dan Learning Management System (LMS) perkuliahan PPG bagi calon guru dan guru tertentu.
• Menyiapkan perangkat pembelajaran untuk bimtek dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
• Menyiapkan narasumber bimtek dan pengajar pelatihan pembelajaran mendalam bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan dosen/instruktur PPG.
• Melakukan kegiatan bimtek narasumber Training of Trainer (ToT) pelatihan pembelajaran mendalam bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
• Melakukan koordinasi penyelenggaraan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan terkait pembelajaran mendalam bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT).
• Memfasilitasi penyelenggaraan program PPG dengan pendekatan pembelajaran mendalam.
• Melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
• Melakukan penjaminan mutu internal terhadap penyelenggaraan program PPG.

Peran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

• Menyiapkan strategi komunikasi digital tentang implementasi pembelajaran mendalam dengan: merumuskan isi pesan (pesan kunci, pesan utama, dan pesan untuk semua pihak); memetakan media yang digunakan (webinar, komunitas belajar kepala satuan pendidikan dan pendidik, media sosial, buklet, dll.); dan memetakan sasaran penerima pesan (UPT, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan).
• Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal berkaitan dengan strategi komunikasi.
• Melakukan advokasi pembelajaran mendalam untuk pemangku kepentingan pendidikan di daerah.
• Melakukan pendampingan pada satuan pendidikan dengan: melakukan pemetaan sekolah sasaran; menyiapkan bahan pendampingan; melaksanakan pendampingan dengan siklus Refleksi Awal, Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi.
• Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi pembelajaran mendalam.
• Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran dan kebijakan pendukung pembelajaran mendalam.

Peran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan

• Menyiapkan berbagai perangkat kebijakan yang terkait standar, kurikulum, asesmen, dan perbukuan dalam rangka implementasi pembelajaran mendalam.
• Melakukan pengembangan panduan implementasi pembelajaran mendalam pada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
• Melakukan pengembangan perangkat ajar yang menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam.
• Memfasilitasi penyamaan persepsi pembelajaran mendalam untuk internal Kemendikdasmen.
• Melakukan evaluasi implementasi pembelajaran mendalam.
• Mengkoordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi pembelajaran mendalam.

Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT)

a. Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK)/Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK)/Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan (KGTK):

• Melakukan koordinasi antar UPT Kementerian untuk pelatihan implementasi pembelajaran mendalam bagi pendidik dan tenaga kependidikan di daerah masing-masing.
• Mengelola perangkat pelatihan pembelajaran mendalam.
• Memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan ToT dan pelatihan pembelajaran mendalam.
• Melakukan supervisi dan pendampingan pembelajaran pendidik, kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah dan tenaga pendidik dalam rangka peningkatan kompetensi terkait pembelajaran mendalam.
• Melakukan refleksi dan evaluasi pelatihan pembelajaran mendalam dan dampaknya.
• Membuat rencana tindak lanjut berbasis hasil refleksi dan evaluasi.

b. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP)/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP):

• Melakukan koordinasi antar UPT untuk intervensi dalam rangka penguatan implementasi pembelajaran mendalam di daerah.
• Menyiapkan bahan bimtek bagi Dinas Pendidikan.
• Menyelenggarakan bimtek bagi Dinas Pendidikan.
• Melakukan advokasi kepada Pemda secara berkelanjutan.
• Melakukan refleksi dan evaluasi implementasi pembelajaran mendalam.
• Melakukan perencanaan tindak lanjut berbasis refleksi dan evaluasi.

c. Balai Besar Pelatihan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV)/Balai Pelatihan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BPPMPV):

• Melakukan koordinasi antar UPT Kementerian untuk pelatihan dan penjaminan mutu implementasi pembelajaran mendalam di daerah baik peningkatan kompetensi dengan UPT GTK, maupun advokasi dengan UPT PDM.
• Menyiapkan sumber daya pelatihan untuk kompetensi pembelajaran mendalam vokasional.
• Memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pelatihan pembelajaran mendalam vokasional.
• Melakukan supervisi dan pendampingan pembelajaran pendidik untuk kompetensi vokasional.
• Menyelenggarakan bimtek bagi dinas pendidikan.
• Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah secara berkelanjutan.
• Melakukan refleksi dan evaluasi implementasi pembelajaran mendalam dan dampaknya.
• Melakukan perencanaan intervensi pembelajaran mendalam tahun berikutnya berbasis hasil refleksi dan evaluasi.

Peran Pemerintah Daerah

• Membuat kebijakan untuk implementasi.
• Membuat perencanaan program untuk pembelajaran mendalam.
• Melakukan pendampingan dan pelatihan kepada satuan pendidikan.
• Melakukan koordinasi dengan UPT.
• Memfasilitasi optimalisasi kelompok kerja guru dan tenaga kependidikan sebagai wadah peningkatan kompetensi berkelanjutan.
• Pemantauan dan evaluasi ke satuan pendidikan.

Peran Satuan Pendidikan

• Merancang dan mengadaptasi kurikulum.
• Meningkatkan kapasitas pendidik melalui pelatihan.
• Mendorong kemitraan, kolaborasi, dan keterlibatan murid.
• Melibatkan orang tua dan komunitas.
• Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung.
• Mengoptimalkan digitalisasi pendidikan di sekolah untuk mendukung implementasi pembelajaran mendalam.
• Melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Peran Mitra Pembangunan Pendidikan

Mitra pembangunan pendidikan adalah lembaga, organisasi serta dunia usaha dan dunia industri yang memiliki pendanaan mandiri (self-funding) serta ketertarikan dan komitmen dalam berkontribusi di bidang pendidikan, seperti pelatihan dan/atau pengadaan media pembelajaran dalam bentuk cetak dan digital atau bentuk lainnya yang relevan.